Home » Advetorial » Rohil Raih Predikat WTP 2018
Bupati H Suyatno, Setda H Surya Arfan, Kepala BPKAD H Syafruddin HS dan Kepala Bappemas Rohil H Jasrianto dengan sertifikat Wajar Tanpa Pengecualian 2018. f-humas pemkab rohil

Rohil Raih Predikat WTP 2018

Sumatratimes.com – Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memperoleh pengharaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Kerja Perangkat Daerah (LKPD) atas pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil Tahun 2018.

Penghargaan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018 tersebut merupakan predikat WTP kali ke dua diraih Kabupaten Rohil, setelah predikat yang sama diperoleh pada LKPD APBD 2017 pada 2018 lalu.

Bupati Rohil H Suyatno langsung menerima sertifikat penghargaan Predikat WTP 2018 tersebut dari Gubernur Riau H Syamsuar, pada acara Seminar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2020, Selasa, 29 Oktober 2019, di ballroom Hotel Arya Duta, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Bupati Rokan Hilir H Suyatno, yang didampingi Kasubag Humas Hasnul Yamin SE, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk para OPD yang telah serius bersama-sama sehingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendapatkan predikat WTP ini.

“Hal ini kedepan akan menjadi cambuk kita untuk tetap bekerja sebaiknya, karena untuk mempertahankan predikat ini pastinya banyak tantangan ke depan serta memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak,” kata BupatI Suyatno.

Bupati Rohil H Suyatno bersama Gubri H Syamsuar serta kepada daerah di Riau yang juga menerima predikat WTP 2018. F-humas pemkab rohil

Juga mengenai PAD, Bupati menjelaskan Pemkab Rohil terus menyikapinya dengan mendata perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Rohil untuk nantinya akan ditertibkan dan tingkatkan dalam penerimaan pajak.

“Setahu saya info dari Pak Gubernur Riau untuk seluruh provinsi Riau ada lebih kurang 2,5 juta perusahaan, dan yang baru terdata tertib pajaknya sekitar 1,2 juta maka kami berkomitmen dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk bersinergi dalam hal tersebut,” terang Suyatno.

Turut hadir pada acara yang dibuka oleh Gubernur Riau tersebut, Sekretaris Daerah (Setda) Rohil H Surya Arfan MSi, Ka BPKAD Rohil H Syafrudin, dan Kepala Bappemas Rohil H Jasrianto.

Kegiatan Seminar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2020, mengusul tema “Tingkatkan Sinergi untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel” dengan sebagai pelaksana Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau.

Beberapa pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut seperti tentang kebijakan penyaluran DBH Triwulan IV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kurang bayar sampai dengan Tahun 2019 sambil memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya untuk beberapa daerah.

Bupati Rohil H Suyatno bersama Gubri H Syamsuar serta kepada daerah di Riau yang juga menerima predikat WTP 2018. F-humas pemkab rohil

Melanjutkan kebijakan berdasarkan realisasi penerimaan negara untuk penguatan implementasi penggunaan 25 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja infrastruktur publik.

Selanjutnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2020 bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan WTP atas LKPD tahun 2018 ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diterima langsung oleh Bupati H Suyatno. Ini merupakan predikat WTP ke dua yang berhasil di raih Pemkab Rohil.

Dalam sambutan Gubernur Riau menyampaikan selamat atas keberhasilan Kabupaten Rohil memperoleh predikat WTP dari BPK RI.

“Selamat sekali lagi kepada Kabupaten Rokan Hilir yang telah mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018. Semoga ini menjadi motivasi untuk menambah anggaran kedepannya dan lebih berbuat maksimal,” ucapnya. (advertorial Pemkab Rohil)

 

x

Check Also

Pramuka Membentuk Manusia Disiplin, Terampil dan Dapat Dipercaya

Sumatratimes.com – Sebanyak 1.673 peramuka dari 16 Kwartir Cabang (Kwarcab) dan Gugus Depan (Gudep) Gerakan ...