Home » Bisnis Ekonomi » BI Kurangi DP Kredit Kendaraan 

BI Kurangi DP Kredit Kendaraan 

Sumatratimes.com — Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan makro prudensial terhitung mulai 2 Desember 2019.

Pelonggaran melalui relaksasi Rasio Intermediasi Makroprudensial/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (RIM/PLM), dan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV).

Pelonggaran sesuai dengan keputusan RDG Bulan September 2019.

Sehubungan dengan itu, BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/12/PBI/2019 tentang perubahan atas PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dan PBI No. 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas PBI No. 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

“Penyempurnaan ketentuan dilakukan dalam rangka mendorong penguatan fungsi intermediasi perbankan,” mengutip keterangan Bank Indonesia, Rabu (27/11/2019).

BI memandang masih terdapat ruang bagi kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap memperhatikan dampak risiko prosiklikalitas dan kondisi siklus keuangan.

Ini sejalan dengan upaya untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga.

Substansi pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah juga disempurnakan dengan menambahkan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima bank, sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM/RIM Syariah.

BI ikut melakukan pelonggaran: Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sebesar 5 persen. Kemudian uang muka untuk kendaraan bermotor pada kisaran 5 sampai 10 persen.

Serta mengatur tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5 persen. (sumber: liputan6.com)

Redaksi : Amran

x

Check Also

Buka Toko Online Wajib Izin Usaha

Sumatratimes. Com  – Pemerintah resmi mewajibkan mereka yang berjualan di toko online atau e-commerce memiliki izin usaha. Hal tersebut ...