Home » Berita Utama » Rakornas, Presiden Sebut 5 Prioritas Pembangunan Nasional 2020 – 2024
H Hermanto

Rakornas, Presiden Sebut 5 Prioritas Pembangunan Nasional 2020 – 2024

Sumatratimes.com, BOGOR – BupatI Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rohil, Rabu (13/11/2019) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Presiden RI Joko Widodo, dengan Kepala Daerah beserta Forkompinda Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilangsungkan di Bogor, Jawa Barat.

Rakornas itu di gelar dalam rangka menyamakan Visi Pembangunan 2020 – 2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Kepala Bagian Humas dan Protokol H Hermanto, yang mendampingi Bupati Rokan Hilir H Suyatno, yang hadir bersama para Anggota Forkompinda Kabupaten Rokan Hilir, menyampaikan bahwa  Rakornas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) pagi itu, Presiden Jokowi menekankan ada lima Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024 mendatang yang meliputi prioritas utama pembangunan SDM.

“Diantaranya, karakter pekerja keras yang dinamis, SDM terampil, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta talenta global yang dapat bekerjasama,” kata Bupat Rohil H Suyatno, melalui rilis yang diterima dari Humas dan Protokol Setdakab Rohil, Kamis, 14 November 2019.

Adapun arahan lain dari Presiden RI, lanjut pria yang kerap disapa Ulung Bagan ini adalah terkait pembangunan infrastruktur yang perlu dihubungkan dengan kawasan produksi serta distribusi dan kawasan wisata.

“Sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat,” tambah pria yang juga dikenal dengan Hermanto Uban.

“Bapak Presiden tadi menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi dengan menerbitkan dua Undang-Undang besar yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM,” jelasnya.

Terkait penyederhanaan aturan investasi untuk lapangan kerja, sambung Hermanto, seperti prosedur perizinan dan birokrasi terlalu panjang dan perlu dipotong.

“Termasuk soal kebijakan eselonisasi yang perlu disederhanakan menjadi dua level, dan diganti dengan jabatan fungsional keahlian dan kompetensi,” pungkasnya. (rilis/hendri)

 

Redaksi : Hendri

x

Check Also

Terkait Kepsek SDN 16 Simpang Poros, Bupati H.Suyatno : Nanti Kita Panggil Kadisdik

Rokan Hilir – Terkait Pemberitaan Perang dingin antara sejumlah Pengusaha dengan Kepala Sekolah SDN 16 ...