Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Opini » Menunggu Sikap Gubernur Riau Terhadap 1,2 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal
Delpi Susaniti

Menunggu Sikap Gubernur Riau Terhadap 1,2 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

Oleh: Delpi Susanti MIP

Masalah asap tidak bisa ditangani dengan menyembunyikan masalah, dengan mengalihkan masalah. Dengan membuat foto betapa heroiknya TNI, dan POLRI  bertarung memadamkan api, kemudian berharap empati dan simpati, atau betapa sigapnya tim penaganan kebakaran hutan perusahaan perkebunan membantu tenaga, dan biaya memadamkan api, atau dengan program desa siaga api dan memposting secara berkelanjutan pekerjaan Badan Restorasi Gambut membangun sistem pengairan manual yang sangat imut di beberapa titik di tengah-tengah lautan gambut kering.

Masalah Asap Riau bukan Permasalahan Gubernur semata, tapi ini persoalan bersama yang meski kita cari solusinya secara bersama. Tidak lazim juga ketika hanya menyalahkan pemimpin semata. Tidak lazim juga ketika hanya mengkaji persoalan siapa yang salah dikalangan elit pemerintah dan kalangan elit politik. Apalagi kalangan masyarakat umum dan khususnya kaum Tani.

Sudah lama kaum tani, karena negara membiarkan mereka bekerja, dengan keterbatasan pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan dipedesaan, membakar lahan untuk produksi pangan skala kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga.

Tetapi tidak pernah ada asap dari pembakaran itu yang memasuki Pekanbaru, Pontianak, Palangkaraya, Jambi, Palembang, merambah pemukiman padat, dan melintasi laut menciptakan awan di langit Singapura dan Malaysia.

Tidak ada ISPA, penyakit sesak pernapasan, karena praktek menahun dan tradisional itu. Yang ada ‘hanya penyakit kemiskinan menahun!’.

Masalah asap adalah masalah laten, kronis, dan melekat, pada sistem pertanian tradisional yang khas negeri agraris non industrial yang terbelakang.

Masalah ini akan selalu ada dan tidak akan bisa diselesaikan selama sistem pertanian terbelakang yang dipaksakan menanam komoditas oleh perkebunan besar yang memonopoli tanah sangat luas dengan pengetahuan, teknologi, dan investasi terbatas demi kepentingan industrial imperialis.

Kemudian kaum tani dengan lahan se hektar, dan dua hektar diikut sertakan juga, padahal beli beras dengan hasil komoditas dengan lahan terbatas sangatlah sulit. Tuan tanah besar berlahan luas tidak peduli dengan harga komoditas internasional dia hanya peduli dengan kelancaran ekspor CPO, karet dan kayu-bubur kertas dan kertas, impor kapital, dan pembebasan pajak.

Petani kecil berlahan terbatas sangat fokus sama harga komoditas agar cukup ditukar beras, karena tidak lagi tanam padi, jagung, karena gambut tipis di mana ladang leluhurnya juga ikut dilarang dibakar, sagu pun sudah habis ditebang.

Bank Dunia memberitahu kita bahwa Indonesia selama 2015 mengalami kebakaran lahan 2 juta hektar lebih dengan kerugian 200 trilyun lebih.

Data hari ini menunjukkan ada sekitar 1,2 juta Ha lahan kebun sawit ilegal di Provinsi Riau dimiliki oleh beberapa oknum dan korporasi.

Menyikapi masalah ini secara kongkrit Gubernur Riau melakukan gebrakan untuk menindak dan menertibkan perusahaan perusahaan ilegal tersebut. Ini sebuah terobosan besar yang belum ada sebelumnya. Saya pikir ini menunjukkan keberanian seorang pemimpin.

Sikap yang ditunjukan Gubri ini tentu harus kita dukung bersama karena saya pikir ini menyangkut kemaslahatan masyarakat Riau dan ini juga bagian dari marwah yang harus dijaga. Jangan sampai ada oknum yang seenaknya saja menggali SDA di Riau sementara ada tata aturan yang mereka tidak penuhi.

Perusahaan ilegal ini jika dibiarkan nantinya akan merugikan masyarakat dan akan memicu konflik horizontal, dan ujung ujungnya masyarakat jadi korban. Bagi para kaum intelektual dan kalangan yang menyebut dirinya aktivis lingkungan hidup, mengertilah.

Semua yang ada di dunia ini pasti akan tetap lestari apabila segala yang ada di dalamnya dipergunakan untuk kepentingan hidup atau dikonsumsi semata, secara wajar untuk membebaskan, dan memajukan hidup rakyat.

Rakyat akan memelihara semua yang dimakan, semua yang dipergunakan, pangan, kayu dan sumber sandangannya secara lestari. Tetapi pelestarian hanya mimpi, termasuk lahan gambut dan hutan, bila diperuntukan untuk mengejar keuntungan super-profit, menuruti keserakahan ‘bersertifikat’ para tuan tanah dan pemilik kapitalnya, bank dan institusi keuangan dari negeri imperialis.

Bila apa yang ada di Indonesia tidak lagi bisa diakses dan dikonsumsi, dipergunakan rakyat luas jangan pernah harap dia akan lestari.

Kita berharap pemerintah Riau hari ini tak gentar dengan segala tantangan dalam menertibkan perusahaan/oknum yang memiliki lahan lahan ilegal di Riau.

Untuk mewujudkan Riau lebih baik, tentu banyak hal yang kurang sebelumnya yang harus dibereskan. Membereskan itu semua tentu banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi kita yakin asalkan tetap di jalan yang benar, rakyat pasti mendukung.

  • Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan, Litbang, & Pemberdayaan Perempuan DPP Barisan Muda Riau Bersatu Provinsi Riau.

 

Editor: Amran

x

Check Also

Desain Pengembangan Pariwisata Indonesia Berbasis Platform Digital

Oleh: Dede Farhan Aulawi (Pakar Pariwisata dan Teknologi Digital) Industri pariwisata semakin dirasakan sangat penting untuk ...