Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » Politik/Parlementaria » Penerapan e-Vote Tunggu Kajian KPU
e-voting di negara bagian Georgia, Amerika.

Penerapan e-Vote Tunggu Kajian KPU

 

JAKARTA – Komisi Pemilhan Umum (KPU) masih membahas rencana penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekapitulasi) atau e-vote, pada Pilkada 2020. Rencana termasuk menentukan lokasi yang akan dipilih sebagai percontohan.

Dikutip dari tirto.id, KPU berencana mulai menerapkan sistem penghitungan, dan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekapitulasi) atau e-vote, pada Pilkada serentak 2020.  Kendati begitu, KPU masih belum menentukan lokasi penerapan lokasi percontohan tersebut.

Aplikasi sistim android KPU

 

“Tentu. Ini akan menjadi pengalaman pertama dalam penyelenggaraan Pilkada kita. KPU akan berhati-hati dalam menentukan kabupaten atau provinsi mana yang akan kita terapkan di e-rekapitulasi pertama,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid, saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2019).

Menurut dia, ada kemungkinan proses rekapitulasi akan langsung diterapkan di seluruh wilayah yang menggelar Pilkada 2020. Namun, KPU masih membahas rencana ini. Termasuk soal kriteria penetapan sistem baru di daerah.

Selain itu, sistem baru ini juga akan dilakukan uji coba, dan audit secara berulang-ulang oleh lembaga yang memang kredibel dan berwenang.

“Sampai kita bisa diyakinkan bahwa secara sistem, secara prosedur, dan secara sumber daya manusia kita bisa melaksanakan itu dengan baik, dan tidak ada masalah,” kata dia.

Penggunaan e-rekapitulasi didukung DPR RI. Wakil Ketua Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai wacana penggunaan e-rekapitulasi pada Pilkada 2020 merupakan ide yang menarik. Pasalnya bisa mempersingkat waktu penghitungan perolehan suara, meskipun memang belum disimulasikan oleh KPU.

“Ide e-rekap (rekapitulasi elektronik) menarik. Mereka (KPU) belum simulasi. Kalau mereka sudah simulasi berarti waktu perhitungannya menjadi lebih pendek, sehingga itu bisa dialokasikan buat yang lain,” ujar Mardani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan metode tersebut akan didalami lebih lanjut oleh Komisi II. Rencananya, kata Mardani, Komisi II menggelar rapat dengan KPU terkait wacana penerapan rekapitulasi elektronik pada akhir Juli.

“Sangat mungkin dibuka, sebab tadi KPU pun belum secara resmi menyatakan. Kami rencananya di Juli akhir mungkin akan ketemu lagi untuk pendalaman,” kata Mardani.

 

Editor : Amran

x

Check Also

DPR Dorong Kemendagri Kelola Desa Adat Bali

  JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, mendorong pemerintah, khususnya ...